Jumat, 24 April 2015
MAKALAH
PEREKONOMIAN SOSIAL DAN LIBERAL DI INDONESIA
Nama: Parista Dwi Putra
Kelas: 1EB12
Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, dan karunianya kami dapat menyelesaikan makalah tentang Perekonomian Sosial dan Liberal di Indonesia. Dan juga kami berterima kasih kepada Bapak Irwandaru Dananjaya selaku Dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia.
Kami sangat berharap makalah kami dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai sistem perekonomian di Indonesia. Semoga makalah ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi saya sendiri maupun orang yang membacanya.
Kami sangat berharap makalah kami dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai sistem perekonomian di Indonesia. Semoga makalah ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi saya sendiri maupun orang yang membacanya.
BAB I
1. Pendahuluan
Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Di Indonesia terdapat 2 sistem perekonomian yaitu sistem perekonomian sosial dan liberal. Sistem perekonomian sosial adalah sistem ekonomi dimana pemerintah memegang peranan paling penting atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Sistem perekonomian liberal adalah suatu sistem ekonomi yang mengehendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah.
2. Rumusan masalah
a. Apa perbedaan sistem perekonomian sosial dan liberal?
b. Bagaimana sistem perekonomian di Indonesia?
3. Tujuan
a. Mengetahui perbedaan sistem perekonomian sosial dan liberal
b. Mengetahui sistem perekonomian di Indonesia
BAB II
1. Sistem perekonomian
Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Di Indonesia terdapat 2 sistem perekonomian yaitu sistem perekonomian sosial dan liberal.
A. Sistem perekonomian sosial
Sistem perekonomian sosial adalah sistem ekonomi dimana pemerintah memegang peranan paling penting atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi.
Ciri-ciri sistem perekonomian sosial
a.Alat-alat produksi dimiliki dan dikuasi oleh negara
b.Produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh negara
c.Tidak ada kebebasan warga negara untuk memiliki perusahaan
d.Hak milik swasta atau perseorangan tidak diakui
Kelebihan
a.Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perekonomian
b.Pemerintah bebas menentukan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
c.Pemerintah mengatur distribusi hasil dan produksi
d.Mudah melakukan pengelolaan dan pengawasan
e.Pelaksanaan pembangunan lebih cepat karena sudah disusun dalam suatu perencanaan
Kekurangan
a.Hal milik pribadi tidak diakui
b.Potensi inisiatif dan daya kreasi masyarakat tidak berkembang
c.Segala kebijakan pemerintah harus dilakukan oleh rakyat dan pemerintah bersifat paternalisme
B. Sistem perekonomian liberal
Sistem perekonomian liberal adalah suatu sistem ekonomi yang mengehendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah.
Ciri-ciri sistem perekonomian liberal
a.Adanya pengakuan terhadap hak individu
b.Setiap manusia adalah homo economicus
c.Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi
d.Menerapkan sistem persaingan bebas
e.Motif mencari laba terpusat pada kepentingan sendiri
f.Peranan modal sangat penting
g.Peranan pemerintah dibatasi
Kelebihan
a.Setiap orang bebas menentukan perekonomian sendiri
b.Setiap orang bebas memiliki perekonomian sendiri
c.Kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena persaingan
d.Produksi didasarkan kebutuhan masyarakat
Kekurangan
a.Mengakibatkan adanya eksploitasi terhadap orang lain
b.Menimbulkan monopoli
c.Terjadinya kesenjangan pendapatan
d.Rentan terhadap krisis ekonomi
2. Sistem perekonomian di Indonesia
Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Di Indonesia terdapat 2 sistem perekonomian yaitu sistem perekonomian sosial dan liberal.
A. Sistem perekonomian sosial
Sistem perekonomian sosial adalah sistem ekonomi dimana pemerintah memegang peranan paling penting atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi.
Ciri-ciri sistem perekonomian sosial
a.Alat-alat produksi dimiliki dan dikuasi oleh negara
b.Produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh negara
c.Tidak ada kebebasan warga negara untuk memiliki perusahaan
d.Hak milik swasta atau perseorangan tidak diakui
Kelebihan
a.Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perekonomian
b.Pemerintah bebas menentukan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
c.Pemerintah mengatur distribusi hasil dan produksi
d.Mudah melakukan pengelolaan dan pengawasan
e.Pelaksanaan pembangunan lebih cepat karena sudah disusun dalam suatu perencanaan
Kekurangan
a.Hal milik pribadi tidak diakui
b.Potensi inisiatif dan daya kreasi masyarakat tidak berkembang
c.Segala kebijakan pemerintah harus dilakukan oleh rakyat dan pemerintah bersifat paternalisme
B. Sistem perekonomian liberal
Sistem perekonomian liberal adalah suatu sistem ekonomi yang mengehendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah.
Ciri-ciri sistem perekonomian liberal
a.Adanya pengakuan terhadap hak individu
b.Setiap manusia adalah homo economicus
c.Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi
d.Menerapkan sistem persaingan bebas
e.Motif mencari laba terpusat pada kepentingan sendiri
f.Peranan modal sangat penting
g.Peranan pemerintah dibatasi
Kelebihan
a.Setiap orang bebas menentukan perekonomian sendiri
b.Setiap orang bebas memiliki perekonomian sendiri
c.Kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena persaingan
d.Produksi didasarkan kebutuhan masyarakat
Kekurangan
a.Mengakibatkan adanya eksploitasi terhadap orang lain
b.Menimbulkan monopoli
c.Terjadinya kesenjangan pendapatan
d.Rentan terhadap krisis ekonomi
2. Sistem perekonomian di Indonesia
a. Perkembangan sistem ekonomi sebelum orde baru
Sejak berdirinya Republik Indonesia, sudah banyak tokoh-tokoh negara pada saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun melalui diskusi kelompok.
Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya mencetuskan ide, bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong adalah koperasi (Moh. Hatta dalam Sri-Edi Swasono, 1985), namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi, pemaksaan terhadap bentuk ini justru telah melanggar dasar ekonomi koperasi.
Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusomo, dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran. Namun demikian dalam proses perkembangan berikutnya disepakatilah suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai sistem ekonomi pancasila yang didalamnya mengandung unsur penting yang disebut demokrasi ekonomi.
Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan keadaan yang sesungguhnya pernah terjadi di Indonesia, maka menurut UUD 1945, sistem perekonomian tercermin dalam pasal-pasal 23, 27, 33, dan 44.
Demokrasi Ekonomi dipilih, karena memiliki ciri-ciri positif yang diantaranya adalah (Suroso, 1993):
a.Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
b.Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
c.Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
d.Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan pula
e.Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak
f.Hak miliki perorangan diakui dan permanfaatannya tidak boleh bertentangan dengna kepentingan masyarakat
g.Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
Dengan demikian di dalam perekonomian Indonesia tidak mengijinkan adanya:
Free fiht liberalism, yakni adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah, dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin
Etatisme, yakni keikut sertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motifasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat
Monopoli, suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti 'keinginan sang monopoli'
Meskipun pada awal perkembangannya perekonomian Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi Demokrasi, dan 'mungkin campuran', namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950-an sampai dengan tahun 1957-an merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan sitem etatisme, pernah jugamewarnai corak perekonomian di tahun 1960-an sampai dengna masa orde baru.
Keadaan ekonomi Indonesia antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1965-an sebenarnya telah diisi dengan beberapa program dan rencana ekonomi pemerintah. Diantara program-program tersebut adalah:
a.Program Banteng tahun 1950, yang bertujuan membantu pengusaha pribumi
b.Program/Sumitro Plan tahun1951
c.Rencana Lima Tahun Pertama, tahun 1955-1960
d.Rencana Delapan Tahun
Namun demikian kesemua program dan rencana tersebut tidak memberikan hasil yang berarti bagi perekonomian Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan adalah:
a.Program-program tersebut disusun oleh tokoh-tokoh yang relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, dengan demikian keputusan-keputusan yang dibuat cenderung menitik beratkan pada masalah politik, dan bukannya masalah ekonomi. Hal ini dapat dimengerti mengingat pada masa-masa ini kepentingan politik tampak lebih dominan, seperti mengembalikan negara Indonesia ke negara kesatuan, usaha mengembalikan Irian Barat, menumpas pemberontakan di daerah-daerah dan masalah politik sejenisnya
b.Akibat lanjut dari keadaan di atas, dana negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi, justru dialokasikan untuk kepentingan politik dan perang
c.Faktor berikutnya adalah, terlalu pendeknya masa kerja setiap kabinet yang dibentuk (sistem parlementer saat itu). Tercacat tidak kurang dari 13 kali kabinet berganti saat itu. Akibatnya program-program dan rencana ekonomi yang telah disusun masing-masing kabinet tidak dapat dijalankan dengan tuntas, kalau tidak ingin disebut tidak sempat berjalan.
d.Disamping itu program dan rencana yang disusun kurang memperhatikan potensi dan aspirasi dari berbagai pihak. Disamping kutusan individu atau pribadi, dan partai lebih dominan dari pada kepentingan pemerintah dan negara.
e.Adanya kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia (leberalis, 1950-1957) dan etalisme (1958-1865)
Akibat yang ditimbulkan dari sistem etatisme yang pernah 'terjadi' di Indonesia pada periode tersebut dapat dilihat pada bukti-bukti berikut:
a.Semakin rusaknya sarana-sarana produksi dan komunikasi, yang membawa dampak menurunnya nilai eksport kita
b.Hutang luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek 'Mercu Suar'
c.Defisit anggaran negara yang maki besar, dan justru ditutup dengan mencetak uang baru, sehingga inflasi yang tidak tidak dapat dicegah kembali
d.Keadaan tersebut masih diperparah dengan laju pertumbuhan penduduk (2,8%) yang lebih dari laju pertumbuhan ekonomi saat itu, yakin sebesar 2,2%
2. Perkembangan sistem ekonomi Indonesia setelah Orde Baru
Iklim kebangsaan setelah Orde Baru menunjukkan suatu kondisi yang sangat mendukung untuk mulai dilaksanakannya sistem ekonomi yang sesungguhnya diinginkan rakyat Indonesia. Setelah melalui masa-masa penuh tantangan pada periode 1945 sampai dengan 1965, semua tokoh negara yang duduk dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat sepakat untuk kembali menempatkan sistem ekonomi kita pada nilai-nilai yang telah tersirat dalam UUD 1945. Dengan demikian sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi Pancasila kembali satu-satunya acuan bagi pelaksanaan semua kegiatan ekonomi selanjutnya.
Awal Orde Baru diwarnai dengan masa-masa dari sisa-sisa paham dan sistem perekonomian yang lama (leberal atau kapitalis dan etatisme atau komunis). Rehabilitas ini terutama ditunjukan untuk:
a.Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa-sisa paham dan sistem perekonomian yang lama
b.Menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi yang berakibat terhambatnya proses penyembuhan dan peningkatan kegiatan ekonomi secara umum
Tercatat bahwa:
a.Tingkat inflasi tahun 1966 sebesar 650%
b.Tingkat inflasi tahun 1967 sebesar 120%
c.Tingkat inflasi tahun 1968 sebesar 85%
d.Tingkat inflasi tahun 1969 sebesar 9,9%
Dari data diatas, menjadi jelas, mengapa rencana pembangunan lima tahun pertama (REPELITA I) baru dimulai pada tahun 1969.
Sejak berdirinya Republik Indonesia, sudah banyak tokoh-tokoh negara pada saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun melalui diskusi kelompok.
Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya mencetuskan ide, bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong adalah koperasi (Moh. Hatta dalam Sri-Edi Swasono, 1985), namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi, pemaksaan terhadap bentuk ini justru telah melanggar dasar ekonomi koperasi.
Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusomo, dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran. Namun demikian dalam proses perkembangan berikutnya disepakatilah suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai sistem ekonomi pancasila yang didalamnya mengandung unsur penting yang disebut demokrasi ekonomi.
Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan keadaan yang sesungguhnya pernah terjadi di Indonesia, maka menurut UUD 1945, sistem perekonomian tercermin dalam pasal-pasal 23, 27, 33, dan 44.
Demokrasi Ekonomi dipilih, karena memiliki ciri-ciri positif yang diantaranya adalah (Suroso, 1993):
a.Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
b.Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
c.Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
d.Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan pula
e.Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak
f.Hak miliki perorangan diakui dan permanfaatannya tidak boleh bertentangan dengna kepentingan masyarakat
g.Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
Dengan demikian di dalam perekonomian Indonesia tidak mengijinkan adanya:
Free fiht liberalism, yakni adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah, dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin
Etatisme, yakni keikut sertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motifasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat
Monopoli, suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti 'keinginan sang monopoli'
Meskipun pada awal perkembangannya perekonomian Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi Demokrasi, dan 'mungkin campuran', namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950-an sampai dengan tahun 1957-an merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan sitem etatisme, pernah jugamewarnai corak perekonomian di tahun 1960-an sampai dengna masa orde baru.
Keadaan ekonomi Indonesia antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1965-an sebenarnya telah diisi dengan beberapa program dan rencana ekonomi pemerintah. Diantara program-program tersebut adalah:
a.Program Banteng tahun 1950, yang bertujuan membantu pengusaha pribumi
b.Program/Sumitro Plan tahun1951
c.Rencana Lima Tahun Pertama, tahun 1955-1960
d.Rencana Delapan Tahun
Namun demikian kesemua program dan rencana tersebut tidak memberikan hasil yang berarti bagi perekonomian Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan adalah:
a.Program-program tersebut disusun oleh tokoh-tokoh yang relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, dengan demikian keputusan-keputusan yang dibuat cenderung menitik beratkan pada masalah politik, dan bukannya masalah ekonomi. Hal ini dapat dimengerti mengingat pada masa-masa ini kepentingan politik tampak lebih dominan, seperti mengembalikan negara Indonesia ke negara kesatuan, usaha mengembalikan Irian Barat, menumpas pemberontakan di daerah-daerah dan masalah politik sejenisnya
b.Akibat lanjut dari keadaan di atas, dana negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi, justru dialokasikan untuk kepentingan politik dan perang
c.Faktor berikutnya adalah, terlalu pendeknya masa kerja setiap kabinet yang dibentuk (sistem parlementer saat itu). Tercacat tidak kurang dari 13 kali kabinet berganti saat itu. Akibatnya program-program dan rencana ekonomi yang telah disusun masing-masing kabinet tidak dapat dijalankan dengan tuntas, kalau tidak ingin disebut tidak sempat berjalan.
d.Disamping itu program dan rencana yang disusun kurang memperhatikan potensi dan aspirasi dari berbagai pihak. Disamping kutusan individu atau pribadi, dan partai lebih dominan dari pada kepentingan pemerintah dan negara.
e.Adanya kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia (leberalis, 1950-1957) dan etalisme (1958-1865)
Akibat yang ditimbulkan dari sistem etatisme yang pernah 'terjadi' di Indonesia pada periode tersebut dapat dilihat pada bukti-bukti berikut:
a.Semakin rusaknya sarana-sarana produksi dan komunikasi, yang membawa dampak menurunnya nilai eksport kita
b.Hutang luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek 'Mercu Suar'
c.Defisit anggaran negara yang maki besar, dan justru ditutup dengan mencetak uang baru, sehingga inflasi yang tidak tidak dapat dicegah kembali
d.Keadaan tersebut masih diperparah dengan laju pertumbuhan penduduk (2,8%) yang lebih dari laju pertumbuhan ekonomi saat itu, yakin sebesar 2,2%
2. Perkembangan sistem ekonomi Indonesia setelah Orde Baru
Iklim kebangsaan setelah Orde Baru menunjukkan suatu kondisi yang sangat mendukung untuk mulai dilaksanakannya sistem ekonomi yang sesungguhnya diinginkan rakyat Indonesia. Setelah melalui masa-masa penuh tantangan pada periode 1945 sampai dengan 1965, semua tokoh negara yang duduk dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat sepakat untuk kembali menempatkan sistem ekonomi kita pada nilai-nilai yang telah tersirat dalam UUD 1945. Dengan demikian sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi Pancasila kembali satu-satunya acuan bagi pelaksanaan semua kegiatan ekonomi selanjutnya.
Awal Orde Baru diwarnai dengan masa-masa dari sisa-sisa paham dan sistem perekonomian yang lama (leberal atau kapitalis dan etatisme atau komunis). Rehabilitas ini terutama ditunjukan untuk:
a.Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa-sisa paham dan sistem perekonomian yang lama
b.Menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi yang berakibat terhambatnya proses penyembuhan dan peningkatan kegiatan ekonomi secara umum
Tercatat bahwa:
a.Tingkat inflasi tahun 1966 sebesar 650%
b.Tingkat inflasi tahun 1967 sebesar 120%
c.Tingkat inflasi tahun 1968 sebesar 85%
d.Tingkat inflasi tahun 1969 sebesar 9,9%
Dari data diatas, menjadi jelas, mengapa rencana pembangunan lima tahun pertama (REPELITA I) baru dimulai pada tahun 1969.
BAB III
KESIMPULAN
Sistem perekonomia di Indonesia adalah perekonomian Pancasila atau Demokrasi, yang dapat dijalankan oleh rakyat dan pemerintah secara bersama-sama demi kemajuan negara, yang mengurangi tingkat inflasi dari tahun ke tahun dan dapat menghasilkan sesuatu yang baru.
Daftar Pusaka
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perekonomian
http://jasmita-official.blogspot.com/2013/03/sistem-ekonomi-liberal-campuran.html
http://www.zonasiswa.com/2014/07/sistem-ekonomi-pengertian-macam-fungsi.html
http://mariskanovelia.blogspot.com/2013/05/ciri-ciri-kelebihan-dan-kekurangan.html
http://mariskanovelia.blogspot.com/2013/05/ciri-ciri-kelebihan-dan-kekurangan.html
